Peran penting penegakan hukum maritim di Bontang menjadi sorotan utama dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan tersebut. Bontang sebagai kota yang terletak di tepi laut memiliki potensi yang besar dalam sektor maritim, namun juga rentan terhadap berbagai masalah keamanan seperti illegal fishing, penyelundupan barang ilegal, dan tindak kriminal lainnya.

Menurut Kepala Kepolisian Resort Bontang, AKBP Denny Situmorang, penegakan hukum maritim di Bontang menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas wilayah. “Kita harus aktif melakukan patroli di perairan Bontang untuk mencegah dan menindak setiap pelanggaran hukum yang terjadi di laut,” ujar AKBP Denny.

Dalam menjalankan peran pentingnya, penegakan hukum maritim di Bontang juga melibatkan berbagai pihak terkait seperti TNI AL, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menangani berbagai masalah keamanan di perairan Bontang.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zenzi Suhadi, penegakan hukum maritim di Bontang memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. “Dengan adanya penegakan hukum yang kuat, kita dapat melindungi ekosistem laut dan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya kelautan,” ujar Zenzi.

Namun, tantangan dalam penegakan hukum maritim di Bontang juga tidak bisa dianggap remeh. Masalah seperti minimnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, serta minimnya koordinasi antar lembaga seringkali menjadi hambatan dalam menjalankan tugas penegakan hukum maritim.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, sinergi antar lembaga dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di Bontang. Dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat juga diharapkan dapat membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Bontang.