Upaya Peningkatan Penegakan Hukum Maritim di Bontang

Kehadiran hukum maritim yang kuat sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia, termasuk di Bontang. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum maritim di daerah ini. Oleh karena itu, upaya peningkatan penegakan hukum maritim di Bontang perlu terus dilakukan.

Menurut Kepala Kepolisian Resort Bontang, AKBP Budi Santoso, penegakan hukum maritim di Bontang masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya sarana dan prasarana, kurangnya personel yang terlatih, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan di perairan. Namun, AKBP Budi Santoso juga menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus berupaya untuk meningkatkan penegakan hukum maritim di Bontang.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah meningkatkan patroli di perairan Bontang untuk mencegah kejahatan seperti pencurian ikan, penangkapan ikan secara ilegal, dan penyelundupan barang. Selain itu, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Dinas Perikanan, untuk meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum maritim.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Law of the Sea (ICLOS), Dr. Hikmahanto Juwana, peningkatan penegakan hukum maritim di Bontang juga perlu didukung oleh peran aktif masyarakat. “Masyarakat juga harus ikut serta dalam menjaga keamanan di perairan, dengan melaporkan jika melihat adanya kegiatan mencurigakan atau pelanggaran hukum maritim,” ujar Dr. Hikmahanto Juwana.

Dengan adanya upaya peningkatan penegakan hukum maritim di Bontang, diharapkan dapat menciptakan perairan yang lebih aman dan terkendali. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Oleh karena itu, semua pihak perlu bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.