Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di laut Indonesia. Sebagai upaya menjaga kedaulatan negara, Bakamla memiliki peran yang sangat penting dalam menangani berbagai masalah keamanan di perairan Indonesia.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum di laut merupakan bagian dari strategi untuk menjaga kedaulatan negara. Dalam sebuah wawancara, beliau menyatakan bahwa “Bakamla memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum di laut guna melindungi kepentingan negara dan masyarakat maritim Indonesia.”

Salah satu contoh kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bakamla adalah patroli laut untuk mengantisipasi berbagai jenis kejahatan di laut, seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan perdagangan manusia. Dengan adanya patroli laut yang intensif, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan di laut.

Selain itu, Bakamla juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti TNI AL, Polri, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di laut. Kolaborasi antar lembaga ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.

Menurut Direktur Eksekutif The Habibie Center, Evi Fitriani, penegakan hukum di laut juga memiliki dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan menjaga keamanan dan ketertiban di laut, akan memperkuat kedaulatan negara dan memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha yang beroperasi di sektor kelautan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bakamla memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara melalui penegakan hukum di laut. Melalui kerjasama antar lembaga dan patroli laut yang intensif, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan kedaulatannya di wilayah perairan yang luas ini.