Implementasi peraturan hukum laut di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang tidak bisa dianggap enteng. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kekurangan sumber daya manusia hingga kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Namun, meskipun begitu, solusi untuk mengatasi tantangan tersebut juga telah diidentifikasi.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH), Yati Andriyani, “Implementasi peraturan hukum laut di Indonesia memang masih memiliki berbagai kendala, namun hal ini bisa diatasi melalui peningkatan koordinasi antara lembaga terkait serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat.”

Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam melakukan patroli laut guna mengawasi pelanggaran hukum laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Laut Internasional, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, yang menyatakan bahwa “Kerjasama antara lembaga terkait sangat penting untuk memastikan implementasi hukum laut yang efektif di Indonesia.”

Selain itu, perlunya peningkatan kesadaran hukum laut di kalangan masyarakat juga menjadi salah satu solusi yang diusulkan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi IV, Sudirman Saad, menekankan pentingnya edukasi hukum laut kepada masyarakat sebagai langkah preventif dalam mencegah pelanggaran hukum laut.

Meskipun masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi, implementasi peraturan hukum laut di Indonesia tidaklah mustahil. Dengan adanya kerjasama antar lembaga terkait, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi hukum laut kepada masyarakat, maka tantangan tersebut dapat diatasi dan implementasi hukum laut di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.