Peran penegak hukum dalam menangani kasus perikanan memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Kasus perikanan ilegal, pencurian ikan, dan penangkapan yang berlebihan menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut dan kehidupan masyarakat nelayan.

Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia kehilangan hampir 200 triliun rupiah setiap tahun akibat illegal fishing. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran penegak hukum dalam menindak pelaku ilegal fishing.

Pakar hukum kelautan, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, berpendapat bahwa penegakan hukum dalam kasus perikanan harus dilakukan secara tegas dan konsisten. “Penegakan hukum yang lemah hanya akan mendorong pelaku ilegal fishing untuk terus melanggar aturan,” ujarnya.

Dalam menangani kasus perikanan, penegak hukum harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk memastikan penindakan dilakukan secara efektif dan terkoordinasi.

Kepala Badan Penyelamat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) Provinsi Jawa Timur, Bambang Supriyanto, menekankan pentingnya kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat dalam melindungi sumber daya laut. “Masyarakat sebagai mata dan telinga penegak hukum di lapangan,” katanya.

Dengan peran yang kuat dari penegak hukum, diharapkan kasus perikanan ilegal dapat diminimalisir dan keberlanjutan sumber daya laut dapat terjaga. Semua pihak harus bersinergi dan bekerja sama untuk menjaga kelestarian laut demi masa depan yang lebih baik.