Wawasan Maritim yang Berkelanjutan menjadi salah satu agenda penting yang harus diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Peran pemerintah dalam mewujudkan wawasan maritim yang berkelanjutan tentu sangat vital untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut yang ada.

Menurut Dr. Sjarifuddin Baharsjah, Ketua Umum Indonesian National Committee for UNESCO, “Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sumber daya laut agar dapat berkelanjutan. Hal ini termasuk dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada laut.”

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mewujudkan wawasan maritim yang berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan, seperti Rencana Induk Pengelolaan Pesisir dan Laut (RIPPL) dan juga program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Peran pemerintah sangat penting dalam melindungi sumber daya laut agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Wawasan maritim yang berkelanjutan harus dijadikan sebagai prioritas dalam setiap kebijakan yang dibuat.”

Namun, tantangan dalam mewujudkan wawasan maritim yang berkelanjutan juga tidak bisa dianggap enteng. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan adanya peran pemerintah yang kuat dalam mewujudkan wawasan maritim yang berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara maritim yang maju dan berkelanjutan di masa depan. Sehingga sumber daya laut yang melimpah bisa tetap terjaga dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk kesejahteraan masyarakat.