Konflik laut sering kali terjadi di perairan Indonesia, yang merupakan negara maritim dengan banyak potensi sumber daya alam di laut. Untuk mengatasi konflik laut ini, diperlukan pendekatan berbasis hukum yang kuat dan efektif.

Menurut Pakar Hukum Kelautan, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., M.A., Ph.D., “Pendekatan berbasis hukum sangat penting dalam penyelesaian konflik laut di Indonesia. Hukum laut internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) harus menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di perairan Indonesia.”

Salah satu contoh konflik laut yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik antara Indonesia dengan negara tetangga mengenai batas wilayah laut. Dalam penyelesaiannya, Indonesia selalu mengutamakan pendekatan berbasis hukum sebagai landasan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pendekatan berbasis hukum juga membantu dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing negara yang bersengketa, sehingga dapat mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, konflik laut dapat diatasi secara damai dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, “Pendekatan berbasis hukum sangat penting dalam mengelola sumber daya laut Indonesia secara berkelanjutan. Dengan mengedepankan hukum, kita dapat menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mencegah konflik yang dapat merugikan bangsa kita.”

Dengan demikian, mengatasi konflik laut dengan pendekatan berbasis hukum di Indonesia menjadi kunci utama untuk menjaga perdamaian dan keberlanjutan di perairan Indonesia. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta, harus bekerja sama dalam menerapkan pendekatan ini guna mencapai tujuan yang sama, yaitu keberlanjutan sumber daya laut dan perdamaian di perairan Indonesia.