Peran penting penegakan hukum di laut Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2, penegakan hukum di laut menjadi sangat vital untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda Aan Kurnia, penegakan hukum di laut Indonesia dilakukan melalui patroli laut, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan TNI AL dan Polri, melainkan juga perlu kerjasama dengan instansi terkait seperti KKP dan Bea Cukai,” ujarnya.

Pentingnya penegakan hukum di laut juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi. Menurutnya, penegakan hukum di laut Indonesia harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk melindungi sumber daya laut yang menjadi mata pencaharian masyarakat.

Selain itu, Perwira Menengah Bakamla RI, Letkol Bakamla Dedy Tjahjono, juga menekankan pentingnya kerjasama antarinstansi dalam penegakan hukum di laut. “Kerjasama lintas sektoral dan lintas negara sangat diperlukan untuk menekan aktivitas ilegal di laut Indonesia,” katanya.

Dalam konteks penegakan hukum di laut Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga memiliki peran penting. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Safri Burhanuddin, penegakan hukum di laut harus dilakukan secara terpadu dan sinergis antarinstansi terkait.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa peran penting penegakan hukum di laut Indonesia sangatlah vital dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan sumber daya laut negara. Kerjasama antarinstansi dan konsistensi dalam penegakan hukum menjadi kunci utama dalam upaya menjaga kelautan Indonesia.